Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Perda Ponorogo No. 70 Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan. Sehingga DPMPTSP Kabupaten Ponorogo dapat memberi fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu kepada masyarakat. Lokasi DPMPTSP strategis, terletak di Jalan Aloon-aloon Utara Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mudah dijangkau dengan moda transportasi umum maupun pribadi. Pelayanan perizinan dan non perizinan diberikan pada hari kerja Senin s/d Jum’at. Jam Operasional pelayanan Senin s/d Kamis jam 08.00-14.00 sedangkan Hari Jum’at pelayanan diberikan mulai jam 08.00-10.30. Pelayanan perizinan tidak dipungut biaya (gratis), kecuali yang beretribusi.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 8 Tahun 2020, ada 2 (dua) jenis pelayanan perizinan yang diberikan yaitu :

  1. Pendampingan penerbitan perizinan berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS)
  2. Penerbitan perizinan berusaha Non OSS, Perizinan Non berusaha dan non perizinan
No.PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS
A.SEKTOR PERTANIAN
1.Izin Usaha Perkebunan
2.Izin Usaha Tanaman Pangan
3.Izin Usaha Hortikultura
4.Izin Usaha Peternakan
B.SEKTOR PERINDUSTRIAN
5.Izin Usaha Industri
6.Izin Usaha Kawasan Industri
7.Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
C.SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
9.Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika
10.Sertifikat Badan Usaha (SBU)
11.Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik
12.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
D.SEKTOR PERHUBUNGAN
13.Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
14.Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
15.Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
16.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
17.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
18.Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
19.Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum
20.Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus
E.SEKTOR PENDIDIKAN
21.Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan 
 a. Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta
 b. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta
 c. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta
22.Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
 a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
 c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Lainnya.
F.SEKTOR KESEHATAN
23.Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
24.Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
25.Izin Toko Alat Kesehatan
26.Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama
27.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama
28.Izin Operasional Klinik
29.Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
30.Izin Apotek 
31.Izin Toko Obat
32.Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
G.SEKTOR KEAGAMAAN
33.Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten
H.SEKTOR KETENAGAKERJAAN
34.Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam Suatu Daerah Kabupaten/Kota
35.Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
I.SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
36.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Pastura)
37.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)
38.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Hutan Produksi
39.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
40.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
41.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
42.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
43.Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3) untuk Usaha Jasa
44.Izin Operasional Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Penghasil
45.Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
J.SEKTOR PERIKANAN
46.Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
47.Tanda daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
K.SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
48.Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun
49.Sertifikat Hak Milik Rumah Susun atas nama Developer
50.Pengesahan Pertelaan
51.Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun
52.Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun
53.Surat Izin Peil Banjir
54.Izin Usaha Jasa Konstuksi (IUJK)
L.SEKTOR KOPERASI
55.Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
56.Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
57.Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
58.Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
M.SEKTOR PARIWISATA
59.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Museum
60.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
61.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
62.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Goa
63.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Wisata Agro
64.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat atau Pengelolaan Obyek Ziarah
65.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
66.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Angkutan Jalan Pariwisata
67.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Agen Perjalanan Wisata
68.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata
69.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Restoran atau Rumah Makan
70.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Boga
71.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pusat Penjualan Makanan
72.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Bar/Pub
73.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kafe
74.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Hotel
75.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pondok Wisata
76.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Bumi Perkemahan 
77.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Persinggahan Karavan
78.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Villa
79.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kondominium Hotel / Apartemen Servis
80.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Rumah Wisata
81.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
82.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Sanggar Seni
83.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Impresariat / Promotor
84.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni
85.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Rumah Bilyar
86.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Golf
87.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Gelanggang Bowling
88.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Gelanggang Renang
89.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Sepak Bola / Futsal
90.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Tenis
91.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Olahraga Minat Khusus
92.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Petualangan Alam
93.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Taman Bertema
94.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Taman Rekreasi
95.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kelab Malam / Diskotek
96.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Karaoke
97.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Arena Permainan
98.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Panti / Rumah Pijat
99.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
100.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata
101.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
102.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Pramuwisata
103.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Arung Jeram
104.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Arung Jeram
105.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Memancing
106.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Spa
107.Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lain-lain yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten.
N.SEKTOR PERDAGANGAN
108.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
109.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Perdagangan Umum
110.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan
111.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan
112.Tanda Daftar Gudang (TDG)

No.PERIZINAN BERUSAHA NON OSS, NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
A.PERIZINAN BERUSAHA NON OSS
1.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.Izin Reklame
3.Izin Penyelenggaraan Puskesmas
4.Izin Operasional Unit Transfusi Darah
5.Izin Pengelolaan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)
6.Izin Usaha Veteriner (SIVET)
7.Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH)
8.Tanda Daftar Usaha Peternakan
9.Pendaftaran Usaha Perkebunan
10.Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
11.Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
12.Pendaftaran Usaha Peternakan
13.Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
14.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
15.Perizinan Lainnya yang menjadi Komitmen Izin Operasional / Komersial OSS.
B.PERIZINAN NON BERUSAHA
1.Izin Tukang Gigi
2.Izin Praktik Perawat 
3.Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut
4.Izin Praktik Bidan
5.Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik
6.Izin Praktik Tenaga Sanitasi
7.Izin Praktik Fisioterapi
8.Izin Praktik Okupasi Terapis
9.Izin Praktik Gizi 
10.Izin Praktik Perekam Medis
11.Izin Praktik Radiografer
12.Izin Praktik Penata Anastesi
13.Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
14.Izin Praktik Apoteker 
15.Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 
16.Izin Praktik Elektromedis
17.Izin Praktik Terapis Wicara
18.Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO)
19.Terdaftar Penyehat Tradisional 
20.Izin Penyelenggaraan Optik
21.Izin Praktik Dokter
22.Izin Praktik Ortotis Prostetis
23.Izin Praktik Psikologi Klinis
24.Izin Praktik Akupunktur Terapis
25.Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
26.Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
27.Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
28.Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
29.Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
C.NON PERIZINAN
1.Informasi Kesesuaian Tata Ruang